Anggota legislatif Israel dari kelompok sayap kiri menyerahkan sebuah surat pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Isi surat itu menyatakan bahwa Israel harus melakukan tindakan balasan atas langkah Palestina meminta pengakuan sebagai anggota penuh PBB yang secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap berdirinya negara Palestina yang merdeka.Kelompok sayap kiri menganggap tindakan itu sebagai tindakan sepihak dan mereka mendesak rezim Netanyahu untuk menganeksasi secara penuh seluruh wilayah Tepi Barat dimana terdapat banyak pemukiman Yahudi, sebagai bagian dari wilayah "negara" Israel. Aneksasi itu sebagai tindakan balasan Israel terhadap langkah Palestina di PBB.
Kelompok sayap kiri menyerukan hal tersebut, bersamaan dengan keputusan pemerintahan kota Yerusalem yang berada di bawah kendali Israel, untuk mengesahkan pembangunan 1.100 pemukiman baru di wilayah Palestina, di Gilo, dekat Bethlehem.
Pemerintahan kota Yerusalem sudah memberikan persetujuan awal dan menyerahkannya pada lembaga Jewish National Fund yang menguasai hampir 90 persen tanah di Israel. Setelah persetujuan final diberikan, maka pembangunan pemukiman baru Yahudi di Gilo segera dilaksanakan.
Di Israel sendiri, sedang marak aksi protes karena harga rumah yang makin mahal. Namun rezim zionis tetap membangun pemukiman-pemukiman baru di wilayah Palestina di Tepi Barat, meski tindakan itu melanggar hukum internasional dan kesepakatan di masa lalu antara Israel dan Palestina.
Menteri Dalam Negeri Israel Eli Yishai menyerukan anak-anak muda Israel untuk pindah ke pemukiman-pemukiman yang baru dibangun. Yishai bahkan membuat kebijakan untuk mengalokasikan 20 persen pemukiman yang baru dibangun untuk pasangan-pasangan muda Israel.
Anggota legislatif Israel dari kelompok sayap kiri, dalam suratnya pada Netanyahu menyatakan, rezim Israel secara resmi sudah menganeksasi lebih dari setengah wilayah Tepi Barat yang berada di bawah pendudukan Israel sejak tahun 1967. Mereka merekomendasikan Netanyahu, untuk mengambil sisa wilayah pendudukan secara penuh untuk dimasukkan ke dalam wilayah Israel, bukan wilayah Palestina.
Jika aneksasi itu benar-benar dilakukan, maka wilayah Palestina di Tepi Barat tinggal 13 persen saja dan terpecah menjadi wilayah-wilayah yang terpisah.
Kelompok sayap kiri di dewan legislatif, yang kebanyakan berasal dari Partai Kadima, juga mendesak Netanyahu agar menghentikan bantuan finansial pada Otorita Palestina yang berasal dari negara-negara donor. Mereka juga meminta rezim Netanyahu untuk membatalkan pemberian kartu "VIP" pada para pejabat Palestina. Selama ini, pejabat Palestina yang memiliki kartu tersebut, lebih mudah untuk melewati pos-pos pemeriksaan Israel di Tepi Barat. (aisyah/im)
No comments:
Post a Comment